Sabtu, 30 Mei 2009

standar pembiayaan pendidikan

POendidikan membutuhkan sumber
daya pendidikan yang meliputi
pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana pendidikan, bahan dan
peralatan pengajaran, dll. Agar kegiatan pendidikan
dapat mencapai standar nasional
pendidikan, diperlukan sumber daya pendidikan
yang standar. Karena kebutuhan
sumber daya pendidikan tersebut berimplikasi
pada biaya maka kebutuhan sumber
daya pendidikan yang standar berimplikasi
pada biaya pendidikan yang standar.
Perlunya Standar Pembiayaan Pendidikan
Informasi standar pembiyaan pendidikan
sangat diperlukan. Dengan diketahuinya
standar pembiayaan pendidikan,
bersama dengan informasi tentang jumlah
sekolah/madrasah dan muridnya untuk
masing-masing jenjang pendidikan di Indonesia
dan informasi tentang indikator-indikator
lain yang berkaitan, dapat dihitung kebutuhan
dana pendidikan secara keseluruhan
untuk melaksanakan pendidikan yang dapat
mencapai standar nasional pendidikan. Kebutuhan
dana pendidikan ini merupakan
informasi yang berguna bagi penentuan dan
pengalokasian sumber dana pendidikan dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat sesuai dengan peraturan-perundang-
undangan. Standar pembiayaan pendidikan
juga dapat menjadi pedoman bagi
satuan pendidikan dalam menyusun dan
melaksanakan anggaran pendapatan dan
belanja sekolah/madrasah.

Pengertian Standar Pembiayaan
Pendidikan
Pengertian Standar Pembiayaan Pendidikan
dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar
Nasional Pendidikan (PP SNP). Bab IX
Standar Pembiayaan dalam PP SNP menyebutkan
bahwa pembiayaan pendidikan terdiri
atas biaya investasi, biaya operasi, dan
biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan
meliputi biaya penyediaan sarana
dan prasarana, pengembangan sumberdaya
manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi
satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik
dan tenaga kependidikan serta segala
tunjangan yang melekat pada gaji, bahan
atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
biaya operasi pendidikan tak langsung berupa
daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan
lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk bisa mengikuti proses
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Sementara itu, dalam PP SNP itu juga
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10 dinyatakan
bahwa standar pembiayaan adalah
standar yang mengatur komponen dan besarnya
biaya operasi satuan pendidikan yang
berlaku selama satu tahun, dan Ayat 12nya
menyatakan bahwa biaya operasi satuan
pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan
yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat
berlangsungnya kegiatan pendidikan
yang sesuai standar nasional pendidikan secara
teratur dan berkelanjutan.
Dengan mengacu pada pasal-pasal dan
ayat-ayat dalam PP SNP yang berkaitan
dengan pembiayaan pendidikan seperti disebutkan
di atas, dapat disimpulkan bahwa
meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari
biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal,
namun standar pembiayaan pendidikan
difokuskan pada biaya operasi pendidikan
yang adalah bagian dari dana pendidikan
yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat
berlangsungnya kegiatan pendidikan
yang sesuai standar nasional pendidikan secara
teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi
di satuan pendidikan ini meliputi: gajiPage 1
49
Vol. I/No. 3/September 2006
Page 2
50
Vol. I/No. 3/September 2006
Dari Redaksi
Penanggungjawab
M.Yunan Yusuf
Pemimpin Redaksi
Komaruddin Hidayat
Redaksi Eksekutif
EdyTri Baskoro
Dewan Redaksi
Anggani Sudono
Furqon
Mungin Eddy Wibowo
Seto Mulyadi
Suharsono
Weinata Sairin
Redaksi Pelaksana
Abbas Ghozali
Bambang Suryadi
Gaguk Margono
Pudji Muljono
Samsudi
Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih
Reporter
M. Idrus
Kadir
Sisworo
Wahyu Sopandi
Baso Intang Sappaille
Keuangan
Neneng Tresnaningsih
Sugi Wahyono
Distribusi/Sirkulasi
Nurul Najmah
Alamat:
BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
Gedung A Lantai 3,
Departemen Pendidikan Nasional,
Jl.Jenderal Sudirman,Senayan
Jakarta
Telp.(021) 5739919
Fax.(021) 5739919, 57900312
Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: http://www.bsnp-indonesia.org
Daftar Isi
68
Ujian Nasional
Tahun Pelajaran 2006/2007
51
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
56
Standar Pengelolaan Pendidikan
65
Standar Pembiayaan Pendidikan
T
idak dapat dipungkiri bahwa guru atau pendidik
memberikan andil yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas pembelajaran.Mutu belajar
siswa dan suasana akademis kelas sangat dipengaruhi
oleh kompetensi guru dalam usaha membelajarkan
siswa.Untuk itu,peningkatan kemampuan profesional,
pedagogis,personal dan kemampuan sosial dari guru
perlu mendapatkan perhatian yang memadai untuk
mencapai visi pendidikan nasional.Standar pendidik dan
tenaga kependidikan terasa pentingnya untuk
dikembangkan.Nomor ini menurunkan proses
penyusunan standar tersebut.Di samping itu,proses
penyusunan serta apa itu standar biaya dan standar
pengelolaan juga diketengahkan dalam nomor ini.
Sebagai tulisan penutup,gambaran umum tentang ujian
nasional 2007 dihadirkan.
Keterangan Cover
Tim ahli Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Page 3
51
Vol. I/No. 3/September 2006
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1
Baso Intang Sappaille
2
1
Disarikan dari
naskah akademik
Standar Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
2
Konsultan BSNP
untuk Standar
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pendahuluan
D
alam UU nomor 20, Pasal 13, dan PP
19, Pasal 1, ayat 7 dinyatakan bahwa
Standar Ppendidik dan Tenaga
Kependidikan adalah kriteria pendidikan pra-
jabatan dan kelayakan fisik maupun mental,
serta pendidikan dalam jabatan.
Pendidik adalah tenaga kependidikan
yang berkualifikasi sebagai guru,dosen,kon-
selor,pamong belajar,widyaiswara,tutor,in-
struktur,fasilitator dan sebutan lain yang se-
suai dengan kekhususannya, serta berparti-
sipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Tenaga kependidikan adalah anggota
masyarakat yang mengabdikan diri dan di-
angkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan (UU no 20/2003, Bab I, Pasal 1,
ayat 5 dan ayat 6).Tenaga kependidikan ber-
tugas melaksanakan administrasi, pengelo-
laan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses
pendidikan pada satuan pendidikan (UU no
20/2003, Bab XI, Pasal 39, ayat 1). Tenaga
kependidikan meliputi pengelola satuan
pendidikan, penilik, pamong belajar, penga-
was, peneliti, pengembang, pustakawan,
laboran dan teknisi sumber belajar (UU no.
20,Tahun 2003,Penjelasan Pasal 39,ayat 1).
Lingkup standar pendidik dan tenaga
kependidikan mencakup:kriteria pendidikan
prajabatan, kelayakan fisik maupun mental,
serta pendidikan dalam jabatan.
Pendidikan prajabatan adalah pen-
didikan formal untuk mempersiapkan calon
pendidik dan tenaga kependidikan yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi Lem-
baga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang
terakreditasi, sesuai dengan perundang-
undangan.
Kelayakan fisik dan mental pendidik dan
tenaga kependidikan adalah kondisi fisik dan
mental pendidik dan tenaga kependidikan
yang tidak mengganggu pembelajaran dan
pelayanan pendidikan.Pendidikan dalam ja-
batan adalah pendidikan dan pelatihan yang
diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan
selama menjalankan tugas untuk meningkat-
kan kualifikasi akademik dan/atau kompe-
tensi akademiknya.
Perlunya standar pendidik dan tenaga
kependidikan
Dalam Undang-undang Nomor 14,
Tahun 2005,Tentang Guru dan Dosen dijelas-
kan bahwa guru adalah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, me-
nilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
Guruwajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi,sertifikat pendidik,sehat jasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan un-
tuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi yang harus dimiliki guru meli-
puti kompetensi pedagogik,kompetensi ke-
pribadian,kompetensi sosial,dan kompeten-
si profesional yang diperoleh melalui pen-
didikan profesi.
Pendidik harus memiliki kualifikasi aka-
demik dan kompetensi sebagai agen pem-
belajaran, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik sebagaimana di-
maksud adalah:tingkat pendidikan minimal
yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik
dari perguruan tinggi terakreditasi, yang di-
buktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat
keahlian yang relevan dengan jenis,jenjang,
dan satuan pendidikan sesuai dengan keten-
tuan perundang-undangan yang berlaku.
Kompetensi adalah seperangkat penge-
Page 4
52
Vol. I/No. 3/September 2006
tahuan, keterampilan, dan perilaku yang
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
pendidik dalam melaksanakan tugas kepro-
fesionalan. Kompetensi pendidik sebagai
agen pembelajaran pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah serta pendidikan anak
usia dini meliputi:(a) kompetensi pedagogik,
(b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi
perofesional, dan (d) kompetensi sosial.
Kompetensi dikemukan dalam penjelasan
Pasal 28,ayat 3 adalah sebagai berikut.
Kompetensi pedagogik adalah kemam-
puan mengelola pembelajaran peserta didik
yang meliputi pemahaman terhadap peser-
ta didik,perancangan dan pelaksanaan pem-
belajaran,evaluasi hasil belajar,dan pengem-
bangan peserta didik untuk mengaktualisasi-
kan berbagai potensi yang dimilikinya.
Kompetensi kepribadian adalah kemam-
puan kepribadian yang mantap, stabil,
dewasa,arif,dan berwibawa,menjadi teladan
bagi peserta didik, dan ber-akhlak mulia.
Kompetensi profesional adalah kemam-
puan penguasaan secaraluas dan mendalam
yang memungkinkannya membimbing pe-
serta didik memenuhi standar kompetensi
yang ditetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan.
Kompetensi sosial adalah kemampuan
pendidik sebagai bagian dari masyarakat
untuk berkomunikasi dan bergaul secara
efektif dengan peserta didik, sesama pen-
didik, tenaga kependidikan, orangtua/wali
peserta didik,dan masyarakat sekitar.
Kualifikasi pendidik pada setiap jenjang
dan satuan pendidikan, harus memiliki kua-
lifikasi akademik pendidikan minimum diplo-
ma empat (D-IV) atau sarjana (S1), namun
pada saat ini relatif banyak pendidik yang
tidak memenuhi kriteria tersebut.
Data dalam Educational Statistics in Brief
in Indonesia, Ministry of National Education
(2005: hal 38, 42, dan 133) dijelaskan bahwa
jumlah guru dan dosen sekolah negeri dan
swasta,menurut ijazah tertinggi pada tahun
ajaran 2003/2004 adalah adalah 2,610,686
orang dengan rincian ijazah tertinggi yaitu:
Program Khusus TK 443 (0,01%),SLTP 12,023
(0,44%), Sekolah Menengah 624, 043
(22,80%), Sekolah Menengah Atas 238,034
(9,11%), Diploma 863,018 (32,04%), Sarjana
Muda 133,626 (5,10%), Sarjana 770,920
(28,53%), Magister 83,676 (3,21%), Doktor
13,799 (0,53%),dan Ijazah lainnya untuk SLB
595 (0,03%).
Pada tahun 2005, kualifikasi akademik
guru SD didominasi lulusan D2 dan SLTA
(SPG). Hanya 16, 90% lulusan S1 (pen-
didikan dan non kependidikan), yang be-
rarti bahwa 880,463 orang (83,10%) belum
memiliki kualifikasi minimal yang disyarat-
kan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Ten-
tang Guru dan Dosen, serta PP No. 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pembahasan draf
Standar Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan.
Page 5
53
Vol. I/No. 3/September 2006
Pendidikan. Dengan demikian, empat dari
5 guru SD masih harus menempuh pen-
didikan sarjana untuk memenuhi amanah
Undang Undang dan Peraturan Pemerin-
tah.
Di samping itu, dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen mengharuskan standar kompetensi
pendidik dan tenaga kependi-dikan menja-
di lebih mendesak untuk segera disusun.
Standar kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan disusun dengan tu-
juan untuk menyediakan acuan nasional
bagi semua pihak yang berkepeningan
dalam upaya meningkatkan mutu pen-
didikan. Secara lebih khusus standar ini
mempunyai tujuan sebagai berikut.
Pertama. Memberi pedoman kepada
para pengelola pendidikan dalam menyusun
berbagai kebijakan yang berkenaan dengan
seleksi,rekrutmen,penempatan,pembinaan,
penghargaan dan sistem karir pendidik dan
tenaga kependidikan.
Kedua.Menyediakan acuan bagi lemba-
ga pendidikan prajabatan dalam mengem-
bangkan program pendidikan persiapan ca-
lon pendidik dan tenaga kependidikan yang
lulusannya memenuhi standar yang berlaku
di seluruh tanah air.
Ketiga. Menyediakan acuan dalam
mengembangkan program pendidikan pada
lembaga yang bertanggungjawab untuk
membina secara terus menerus peningkatan
kemampuan pendidik dan tenaga kepen-
didikan yang telah bekerja.
Keempat. Menyediakan pedoman bagi
para pendidik dan tenaga kependidikan un-
tuk selalu menyelaraskan unjuk kerjanya
dengan ukuran-ukuran kualitas yang berlaku
secara nasional.
Kelima. Membantu masyarakat untuk
menilai mutu layanan pendidik dan tenaga
kependidikan yang bertugas pada satuan-
satuan penyelenggara pendi-dikan.
Keenam.Menyelaraskan salah satu kom-
ponen sistem pendidikan yaitu pendidik dan
tenaga kependidikan dengan komponen-
komponen lain dalam sistem pendidikan
seperti standar isi dan standar kompetensi
lulusan pada tiap jenis dan jenis pendidikan.
Ketujuh. Menyediakan acuan bagi pe-
nyusun instrumen kinerja profesional pen-
didik dan tenaga kependidikan sehingga
dapat diperoleh alat dan prosedur penilaian
yang sahih dan handal.
Kedelapan.Memungkinkan mereka yang
bertanggungjawab dalam pening-katan
mutu pendidikan mengukur upaya untuk
melakukan perbandingan antara kinerjanya
sendiri dengan tuntutan sebagaimana ter-
tera dalam standar nasional pendidik dan
tenaga kependidikan.
Diskusi tentang
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Page 6
54
Vol. I/No. 3/September 2006
Proses standar pendidik dan tenaga
kependidikan (SPTK)
Sebelum proses SPTK, Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP) membentuk Tim
ahli SPTK dengan mengidentifikasi nama-
nama pakar pendidikan, penentuan nama
yang akan menjadi anggota tim SPTK, dan
selanjutnya penentuan ketua dan sekretaris
tim SPTK.
Tim SPTK yang juga disebut Tim-12 yang
diketuai oleh: Prof. Dr. A. Suhaenah Suparno
dan sekretaris: Prof. Dr. Achmad Hinduan
yang beranggotakan 12 orang.Tim-12 ini di-
bantu oleh pakar/ahli mata pelajaran atau ke-
lompok mata pelajaran (Agama,PKn,IPA,IPS,
Matematika,TIK,Bahasa,Penjas,Seni/Budaya)
yang berjumlah 30 orang,disebut Tim-30.
Tim-12 membahas dan mendiskusikan
out line Naskah Akademik.Penyusunan Nas-
kah Akademik SPTK oleh dilaksanakan oleh
Tim-12. Mereka terbagai ke dalam 3 (tiga)
kelompok,yaitu:
Kelompok I: dengan tugas menyusun
“Latar belakang”dengan anggota:
1. Bana Kartasasmita, Ph.D.
2. Prof.Djudju Sudjana,M.Ed,Ph.D.
3. Dr.Ahman
4. Prof.Dr.Hinduan
Kelompok II: dengan tugas menyusun
“(1) Pengertian dan lingkup Standar Pendidik
dan Tenaga Kependidikan,(2) Tujuan penyu-
sunan Standar Pendidik dan Tenaga Kepen-
didikan, dan (3) Kegunaan/manfaat Standar
Pendidik dan Tenaga Kependi-dikan”dengan
anggota:
1. Prof.Dr.A.Suhaena Suparno
2. Prof.Dr.I.G.A.K.Wardani
3. Prof.Dr.Zainuddin Taha
4. Dr.Busnawir,M.Si.
Kelompok III: dengan tugas menyusun
“Rumusan Kompetensi Inti Guru yang bersi-
fat umum”,dengan anggota:
1. Prof. Dr. Ali Saukah,M.A.
2. Prof.Dr.Saidiharjo
3. Dr.Budiono
4. Nurjannah,SP,M.Pd
Penyusunan Kompetensi Inti Guru oleh
Tim SPTK (Tim-12)
Kompetensi inti guru dibuat dengan
mengacu pada: kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi profe-
sional,kompetensi sosial.
Penyusunan Kompetensi Khusus Guru
oleh Tim KG (Tim-30)
Pembuatan Kompetensi Gurudibuat ber-
dasarkan kompetensi inti guru yang dibuat
oleh Tim-12 untuk semua mata pelajaran
pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
Prof. Dr. A. Suhaenah
Suparno (kiri) dan tim
ahli Standar Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan.
Page 7
55
Vol. I/No. 3/September 2006
Produk Pengembangan Kompetensi Guru TK/SD dan
Guru Mata Pelajaran SMP dan SMA
TAHAP KEGIATAN
JENIS KEGIATAN
PRODUK
Persiapan
1. Konsultasi dan
Koordinasi dengan:
a. Tim Penyusun RPP Guru
b. Asosiasi LPTK
c. Tim Khusus Dikti PGSD
d. Tim Khusus Diknas
e. Tim Sertifikasi
2. Mempelajari
a. Dokumen-Dokumen
b. Peraturan dan Perundangan
3. Pengembangan Outline.
Outline
Naskah Akademik
Pengembangan
1. Pengembangan Naskah
Akademik
2. Pengembangan
Kompetensi Inti Guru
- Naskah
Akademik
- Draft
Kompetensi Inti
Guru (KIG)
Review dan
Revisi
1. Pertemuan dengan Majelis
BSNP
2. Revisi Naskah Akademik +
Kompetensi Inti Guru (KIG)
- Masukan Untuk
Naskah Akademik
dan KIG
- Naskah Akademik
dan KIG hasil Revisi.
Pengembangan
Pengembangan Kompetensi Guru
TK/SD,Guru MP dan Indikator
Draft Kompetesi Guru
TK/SD,Guru Mata
Pelajaran, dan Indikator
Validasi
Review Kompetensi Guru oleh
Guru dan Dosen LPTK
Masukan untuk Kompe-
tensi Guru TK/SD dan
Guru MP SMP/SMA
Revisi
Revisi Kompetensi Guru TK/SD
dan Guru MP SMP/SMA dan
Indikator
Produk Tim SPTK dan Tim KG
Produk yang telah disusun oleh kedua
tim tersebut,adalah sebagai berikut.
1. Penyusuan Naskah Akademik
2. Standar Kompetensi Inti Guru
3. Standar Kompetensi Khusus Guru
4. Indikator Kompetensi Khusus Guru
5. Masukan terhadap perbaikan RPP ten-
tang Guru
6. Pelaksanaan Reviw Kompetensi Inti dan
Kompetensi Khusus Guru.
7. Konsep Standar Antara
Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1
berikut.
Draft Kompetensi Guru
TK/SD dan Guru MP
SMP/SMA serta
Indikatornya yang
telah direvisi
Page 8
56
Vol. I/No. 3/September 2006
Standar Pengelolaan
Pendidikan
1
Kadir
2
1
Disarikan dari
naskah akademik
Standar
Pengelolaan
Pendidikan.
2
Konsultas BSNP
untuk Standar
Pengelolaan
Pendidikan
Pendahuluan
S
tandar pengelolaan adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan kegiatan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan,kabupaten/kota,
provinsi, pemerintah atau nasional agar ter-
capai efisiensi dan efektivitas penyelenggara-
an pendidikan (PP No. 19 Bab I, Pasal 1 ayat
(9). Standar pengelolaan oleh satuan pen-
didikan meliputi: (1) Perencanaan program
sekolah/madrasah, (2) Pelaksanaan rencana
kerja sekolah/madrasah, (3) Monitoring dan
evaluasi, (4) Kepemimpinan sekolah/ma-
drasah,dan (5) Sistem informasi manajemen.
Sedangkan Standar pengelolaan pendidikan
oleh pemerintah daerah meliputi: (1)
Perencanaan program pemerintah daerah,
(2) Pengelolaan program wajib belajar, (3)
Pengelolaan program peningkatan angka
partisipasi jenjang pendidikan menengah,(4)
Pengelolaan program pendidikan keaksa-
raan, (5) Pengelolaan program penjaminan
mutu satuan pendidikan, (6) Pengelolaan
program peningkatan status guru sebagai
profesi, (7) Pengelolaan program akreditasi
pendidikan, (8) Pengelolaan program pe-
ningkatan relevansi pendidikan,(9) Pengelo-
laan program pemenuhan standar pelayan-
an minimal bidang pendidikan.
Standar pengelolaan pendidikan oleh
pemerintah meliputi: (1)Perencanaan pro-
gram pemerintah, (2) Pengelolaan program
wajib belajar, (3)Pengelolaan program
peningkatan angka partisipasi jenjang pen-
didikan menengah dan tinggi, (4) Pengelo-
laan program pendidikan keaksaraan, (5)
Pengelolaan program penjaminan mutu
satuan pendidikan,(6) Pengelolaan program
peningkatan status guru sebagai profesi,(7)
Pengelolaan program peningkatan mutu
dosen,(8) Pengelolaan program standarisasi
pendidikan, (9) Pengelolaan program akre-
ditasi pendidikan,(10) Pengelolaan program
peningkatan relevansi pendidikan, (11)
Pengelolaan program pemenuhan standar
pelayanan minimal bidang pendidikan, dan
(12) Pengelolaan program penjaminan mutu
pendidikan nasional.
Secara umum Standar Pengelolaan Pen-
didikan Nasional bertujuan untuk mening-
katkan mutu layanan minimal Pengelolaan
Pendidikan Nasional Secara khusus Standar
Pengelolaan Pendidikaan bertujuan untuk:
1) Memberikan acuan bagi terwujudnya
sistem perencanaan pendidikan pada
tingkat Nasional, Regional /Daerah
Ppropinsi, Kabupaten/Kota serta pada
tingkat satuan pendidikan/sekolah se-
cara terkoordinasi dan terpadu untuk
mampu mengantisiapsi aspirasi-aspirasi
peningkatan mutu pendidikan.
2) Memberi Kerangka Acuan Bagi peng-
organisasian, pelaksanaan, pemantauan
dan pengendalian pendidikan sejalan
dengan tuntutan peningkatan mutu dan
Standar Pelayanan Pendidikan pada se-
mua bentuk, jenis dan jenjang pen-
didikan.
3) Sebagai Acuan Dasar pengawasan dan
Penilaian Pendidikan, yang relevan dan
konsisten dengan sistem perencanaan,
dan pelaksanaan program pendidikan
pada tingkat pemerintah pusat,
pemerintah daerah Propinsi dan Kabu-
paten dan pada tingkat satuan pendidi-
kan.
Page 9
57
Vol. I/No. 3/September 2006
4) Memberikan pedoman kepada seluruh
warga bangsa dan khususnya yang
berkiprah dalam pengelolaan pen-
didikan bagaimana merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan, me-
mantau, mengawasi, mengendalikan,
dan menilai program pendidikan secara
efisien,efektif,baik dan benar.
5) Menciptakan terwujudnya koordinasi
dan keterpaduan pelaksanaan amanah
pendidikan bagi semua rakyat(education
for all) baik secara vertikal maupun hori-
zontal antara seluruh unsur kelembaga-
an yang bertugas, berwewenang dan
bertanggung jawab dalam pendidikan
mulai dari tingkat Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Propinsi,Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan Satuan
Pendidikan dalam Pengelolaan Pen-
didikan baik pada tingkat nasional, dae-
rah,lokal dan individual.
Perlunya Standar Pengelolaan
Pendidikan
Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum
menjadi tugas, wewenang dan tanggung
jawab Pemerintah bersama seluruh elemen
masyarakat.Untuk itu sesuai dengan amanah
Konstitusi 1945, Pasal 31, telah ditetapkan
berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UUSPN) sebagai salah satu bentuk
pewujudan aspirasi seluruh masyarakat
dalam reformasi dan peningakatan mutu
Diskusi kelompok tim
Standar Pengelolaan
Pendidikan.
Page 10
58
Vol. I/No. 3/September 2006
Pendidikan.
Salah satu faktor keberhasilan dalam
melaksanakan Sisdiknas adalah terlaksana-
nya sistem pengelolaan pendidikan melalui
pelaksanaan Standar Pengelolaan Pen-
didikan Nasional yang penerapannya mam-
pu membantu pencapaian mutu pendidikan
secara berkelanjutan.Hal ini sejalan dengan
ketentuan Bab IX,Pasal 35,UUSPN yang me-
netapkan keharusan adanya Standar
Pengelolaan Pendidikan yang realisasinya
diwujudkan dan diatur lebih lanjut dengan
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pen-
didikan. Tujuannya adalah untuk mening-
katkan mutu pendidikan dalam 7 dimensi
Standar Pengelolaan Nasional sebagai krite-
ria minimal yang harus dipenuhi.Ketujuh di-
mensi tersebut adalah: (1) Perencanaan; (2)
Perorganisasian;(3) Pelaksanaan;(4) Peman-
tauan;(5) Pengendalian;(6) Pengawasan;dan
(7) Penilaian.
UUSPN No.20 Tahun 2003 Pasal 50 meng-
haruskan pengelolaan pendidikan nasional
berbasis pada ketentuan Standar Nasional
Pendidikan.Ketentuan ini menjamin penca-
paian peningkatan mutu pendidikan nasio-
nal,yang secara substantif memuat ketentu-
an tentang pengelolaan pendidikan pada
semua bentuk,jenis dan jenjang pendidikan
baik oleh Pemerintah (Pusat), Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabu-
paten/Kota dan Satuan Pendidikan termasuk
Perguruan Tinggi. Dalam pasal 50 Ayat (2)
UUSPN mengamanatkan bahwa kebijakan
nasional dan standar nasional pendidikan
diarahkan dan diselenggarakan untuk men-
jamin mutu Pendidikan Nasional.Oleh sebab
itu penyusunan Standar Pengelolaan
Pendidikan Nasional bertujuan untuk men-
jamin pencapaian peningkatan mutu pen-
didikan nasional. Disamping itu, ketentuan
Pasal 51 Undang-undang No.20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional juga te-
lah memberikan otonomi yang lebih luas di
tingkat satuan pendidikan berdasarkan prin-
sip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah.
Standar Pengelolaan Pendidikan perlu mem-
perhatikan pergeseran kewewenangan wa-
jib Sistem Pengelolaan Pendidikan di Daerah
sebagai implikasi dari otonomi pendidikan
di tingkat satuan pendidikan.
Percepatan Otonomi pendidikan, pen-
capaian berbagai indikator pendidikan pada
hakikatnya dicapai melalui satuan pen-
didikan,di sisi lain kondisi dan potensi satu-
Pembahasan draf
Standar Pengelolaan
pendidikan
Page 11
59
Vol. I/No. 3/September 2006
an pendidikan sangat bervariasi. Untuk itu
satuan pendidikan harus didorong untuk
mandiri sesuai dengan kondisi dan potensi
objektif masing-masing.Permasalahan yang
timbul pada tataran mikro dan teknis opera-
sional menyangkut pengelolaan organisasi,
pengelolaan kurikulum,dan pergeseran par-
adigma pengelolaan Pendidikan.
Ditinjau dari segi manajemen organisasi,
setidak-tidaknya ada empat hal yang perlu
ditata kembali, yaitu: pengaturan pembagi-
an tugas, wewenang, dan tanggung jawab
serta pola hubungan organisasi,pengaturan
versus pengelolaan,dan hubungan organisa-
si fungsional. Pemberlakuan Undang-
Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerin-
tah Daerah dan Undang-Undang No 33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah telah memberikan ketentuan tentang
pembagian tugas,wewenang dan tanggung
jawab pendidikan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah
Daerah Kapubaten/Kota dalam urusan wajib,
khususnya dalam penyelenggaraan pen-
didikan.Hal ini bermakna bahwa penyeleng-
garaan pendidikan sebagai urusan wajib
dalam pelaksanaan pendidikan sejalan
dengan asas desentralisasi dekonsentrasi
dan otonomi daerah yang mencakup juga
otonomi dalam pengelolaan pendidikan.
Dalam sistem desentralisasi,pengelolaan
organisasi pendidikan akan berada di empat
tingkat,yaitu:Pemerintah Pusat,Pemerintah
Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabu-
paten/Kota, dan satuan pendidikan. Walau-
pun penyelenggaraan pendidikan wajib
dilaksanakan di tingkat Daerah Kabupaten/
Kota,adanya satu organisasi pengelola pen-
didikan di tingkat Pemerintah Pusat dan
propinsi masih diperlukan sebagaimana dia-
tur dalam PP No. 25/2000. Selebihnya dari
tugas,wewenang dan tanggung jawab yang
diatur telah dalam PP itu secara otomatis
menjadi wewenang Daerah Kabupaten/
Kota.Sistem pengaturan wewenang bersifat
kontinum merupakan kecenderungan antara
dua kutub,dan bukan kategori yang terpisah.
Misalnya,soal tarik menarik antara siapa yang
berhak menyelenggarakan Ujian Nasional
(UAN) antara Pusat dan Daerah akhir-akhir ini,
merupakan dampak pada ketidak jelasan
dalam pembagian wewenang. Karena sifat
pembagian wewenang itu kontinum, maka
yang perlu diatur bukanlah wewenang sia-
pa,tetapi lebih kepada siapa berwewenang.
Dalam konteks ini Daerah Kabupaten/Kota
yang selama ini yang kurang berperan dalam
pengembangan kurikulum yang ditetapkan
Pusat, sekarang harus dapat memfasilitasi
sekolah dalam menerjemahkan standar na-
sional dalam merumuskan dan mengem-
bangkan kurikulum yang mencakup visi,misi,
tujuan insitutusional maupun kurikuler, dan
pokok-pokok bahasan utama yang diperlu-
kan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Pergeseran wewenang sebagai dampak
dari desentralisasi pemerintahan seharusnya
diikuti dengan pergeseran paradigma dalam
seluruh aspek manajemen pendidikan di
daerah yang semula dikelola secara sentral-
istik sekarang harus lebih didesentralisasikan.
Namun demikian, hal ini belum berjalan se-
cara baik sehingga dari aspek manajemen
pendidikan ada beberapa hal yang perlu
memperoleh perhatian, yaitu menyangkut
permasalahan: manajemen organisasi,
kurikulum,sumber daya manusia pendidikan,
sarana dan prasarana,kesiswaan,hubungan
publik (public relation), pembiayaan pen-
didikan,dan manajemen berbasis-sekolah.
Berdasarkan keseluruhan permasalahan
pendidikan baik tingkat makro dan mikro
pendidikan tersebut secara logis memang
diperlukan tersusunnya disain Standar
Pengelolaan Pendidikan Nasional yang rele-
van dan efisien untuk menangani masalah-
masalah pendidikan terutama dari segi
pengelolaannya.
Proses Penyusunan Standar Pengelolaan
Pendidikan
Proses penyusunan standar pengelolaan
Page 12
60
Vol. I/No. 3/September 2006
pendidikan diawali dengan penunjukkan
penangggung jawab,pembentukan tim ahli
,dan suporting staf yang akan bekerja secara
sistematis dan kolaboratif sesuai tahap-tahap
penyusunan standar pengelolaan.Kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam
penyusunan standar pengelolaan pendidi-
kan meliputi:
a. Temu awal
Temu awal penyusunan standar pengelo-
laan pendidikan dilaksanakan pada 19 – 20
mei 2006 di Hotel Bumi Karsa Bidakara Jakar-
ta.Agenda utama dalam acara ini adalah pe-
nentuan target dan sasaran pembuatan stan-
dar pengelolaan meliputi:(1) kriteria minimal
yang dapat menjamin peningkatan mutu
pendidikan, (2) jangka waktu pemenuhan
kriteria minimal: 4- 5 tahun, dan (3) penin-
jauan dari waktu ke waktu untuk menganti-
sipasi tantangan dan perkembangan yang
ada di masyarakat.Selanjutnya pembahasan
dilanjutkan pada rencana pembuatan draf
Naskah Akademik, aspek-aspek standar
pengelolaan oleh satuan pendidikan,standar
pengelolaan oleh pemda, dan standar
pengelolaan oleh pemerintah.
b. Penyusunan
Draf
Naskah
Akademik dan Standar Pengelolaan
Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 – 14
Juli 2006 di Hotel Grand Cempaka Jakarta
untuk membahas tentang kaidah umum
yang harus dipatuhi dalam melaksanakan
standar pengelolaan pendidikan. Selain itu
juga dibahas langkah-langkah merumuskan
standar pengelolaan sebagai berikut: (1)
Identifikasi pasal dan ayat yang mengatur
tentang pengelolaan pendidikan,(2) Melaku-
kan deduksi secara ilmiah, (3) Pembuatan
matriks dan jabarannya tentang prinsip-
prinsip pengelolaan, (4) Penyusunan takso-
nomi pengelolaan yang lebih fleksibel, dan
(5) Taksonomi pengelolaan pendidikan
mengacu kepada PP.No.19.
Hasil dari pertemuan II ini adalah terwu-
Pembahasan draf
Standar Pengelolaan
Pendidikan.
Page 13
61
Vol. I/No. 3/September 2006
judnya konsep/naskah sementara tentang
standar pengelolaan oleh satuan pendidikan
dan naskah standar pengelolaan oleh pem-
da dan pemerintah.
c. Review I Draf Naskah Akademik
dan Standar Pengelolaan
Review I penyusunan standar penge-
lolaan dilaksanakan pada 28 – 30 Juni 2006
di Hotel Bumikarsa, Komplek Bidakara –
Jakarta untuk membahas tentang: (1) Draf
Naskah Akademik,(2) Draf Standar Pengelo-
laan Satuan Pendidikan, (3) Draf Standar
Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah,dan (4)
Draf Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah
dan Pemerintah Pusat di Daerah.Melalui ke-
giatan ini ada beberapa masukan untuk
menyempurnakan draf naskah akademik.
d. Review II Draf Naskah Akademik
dan Standar Pengelolaan
Review II penyusunan naskah akdemik
dan standar pengelolaan pendidikan dilak-
sanakan pada 13 – 15 Juli 2006 di Hotel Bumi-
karsa, Komplek Bidakara - Jakarta. Beberapa
masukan pada review II meliputi sistimatika
penyusunan standar, penggunaan istilah
asing,konstelasi naskah akademik dalam ke-
satuan standar pengelolaan, data faktual
pada latar belakang sebagai fakta perlunya
standar pengelolaan dan lain-lain.
e. Pleno I BSNP Standar Pengelolaan
oleh Satuan Pendidikan (PraValidasi)
Rapat pra-validasi standar pengelolaan
pendidikan oleh satuan pendidikan
dilaksanakan pada 18 Juli 2006 di Kantor
BSNP. Rapat dihadiri oleh anggota BSNP,
tim ahli,dan unit-unit utama seperti Direk-
torat Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah Kejuruan.
Pleno ini merupakan pra-validasi yang
bertujuan untuk menerima masukan dan
perbaikan dalam rangka penyempurnaan
standar pengelolaan yang telah disusun oleh
Tim ahli . Produk akhir Standar Pengelolaan
akan direkomendasikan oleh BSNP untuk
menjadi Permen. Oleh karena itu agar stan-
dar ini dapat dilaksanakan secara bermakna
dapat ditindak lanjuti oleh Direktorat dalam
bentuk pedoman,Juklak,dan Juknis.
f.
Pleno II BSNP Standar Pengelolaan
oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Rapat pra-validasi standar pengelolaan
pendidikan oleh pemerintah daerah dan pe-
merintah dilaksanakan pada 25 Juli 2006 di
Kantor BSNP. Rapat dihadiri oleh anggota
BSNP, tim ahli , dan unit-unit utama seperti
Direktorat Pendidikan Dasar,dan Pendidikan
Menengah Kejuruan.Berdasarkan hasil rapat
ini disepakati bahwa Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Pemda dan Pemerintah ter-
dapat dua model yakni; (1) standar yang
sudah dicetak/dibagikan pada tanggal 18 Juli
2006 dan (2) standar yang direvisi oleh Sub
Tim Standar Pengelolaan Pendidikan Pemda
dan Pemerintah. Pada dasarnya secara
substantif keduanya adalah sama, hanya
dalam penyajian dilakukan dalam pen-
dekatan yang berbeda.
g. Uji Keterbacaan Standar Penge-
lolaan oleh Satuan Pendidikan pada Raker
MKKS se- Indonesia
Uji keterbacaan standar pengelolaan
oleh satuan pendidikan pada rapat kerja
MKKS se- Indonesia dilaksanakan pada 9
Agustus 2006. Uji keterbacaan ini dilakukan
bersamaan dengan kegiatan workshop
MKKS kepala-kepala sekolah se- Indonesia
oleh Direktorat pembinaan SMA. Uji ini ber-
tujuan untuk memperoleh data yang akurat
sejauhmana pengelola pendidikan ditingkat
satuan pendidikan terutama kepala sekolah
memahami standar pengelolaan oleh satu-
an pendidikan. Data dari uji keterbacaan ini
merupakan masukan/saran dalam rangka
penyempurnaan standar pengelolaan oleh
satuan pendidikan.
h.Validasi I Standar Pengelolaan Pen-
didikan
Kegiatan ini dilaksanakan pada 24 – 26
Page 14
62
Vol. I/No. 3/September 2006
Agustus 2006 di Hotel Bumikarsa,Bidakara -
Jakarta.Rapat dihadiri oleh anggota BSNP,tim
ahli ,pakar dari beberapa universitas,praktisi
pendidikan, Dinas Pendidikan, dan unit-unit
utama seperti Direktorat Pendidikan Dasar,
Pendidikan luar biasa,Pendidikan Menengah
Kejuruan, Departemen Agama dan Pen-
didikan Tinggi. Validasi ini dimaksudkan
untuk menguji apakah standar yang di-
kembangkan oleh tim adhoc sudah valid.
i. Pengambilan Data Kaji Terap dan
Keterbacaan (IKTK)
Pengambilan data kaji terap dan keter-
bacaan dilaksanakan tanggal 1 September
2006 bertempat di kantor BSNP.Pengambilan
data melibatkan kepala sekolah dari berbagai
jenis dan jenjang pendidikan. Pemberian
instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi tentang ketepatan standar penge-
lolaan sekolah/madrasah yang sedang
dikembangkan dari segi manfaat, keter-
bacaan dan sumbangan standar pengelolaan
terhadap praktek pendidikan di lapangan.
Mekanisme pengisian instrumen kaji
terap dan keterbacaan dilakukan dengan
memberikan item-item untuk dipilih oleh
peserta sesuai dengan praktek pengelolaan
di sekolah masing-masing.Pada bagian akhir
instrumen peserta diminta untuk memberi
masukan dan koreksi hal-hal yang dianggap
penting tetapi tidak/belum dimasukkan di
dalam instrumen.
j. Revisi Standar Pengelolaan Ber-
dasarkan Masukan Validasi dan Hasil IKTK
Revisi terhadap standar pengelolaan di-
laksanakan di hotel Sofyan tanggal 7 – 9
September 2006.Revisi ini merupakan revisi
ke-6 yang secara khusus mengakomodir ma-
sukan berdasarkan data Kaji Terap dan Ke-
terbacaan yang telah dilaksanakan pada
tanggal 1 September 2006. Kerangka kerja
yang dilakukan oleh Tim ahli adalah mencer-
Anggota tim ahli
Standar Pengelolaan
pendidikan.
Page 15
63
Vol. I/No. 3/September 2006
mati masukan dan gagasan dari data Kaji
Terap dan Keterbacaan selanjutnya menye-
suaikan dan melengkapi item-item dalam
naskah standar pengelolaan.
k.Finalisasi Draf Standar Pengelolaan
Pendidikan
Finalisasi draf standar pengelolaan dilak-
sanakan pada tanggal 15 – 16 September
2006 di Hotel Haris.Finalisasi ini merupakan
penyempurnaan draf standar pengelolaan
setelah mengakomodir revisi dan usulan
sistematika draf standar pengeloaan tanggal
7–9 September 2006.
l. Pleno I BSNP Standar Pengelolaan
oleh Satuan Pendidikan
Pleno I standar pengelolaan oleh satuan
pendidikan dilaksanakan pada tanggal 26
September 2006 bertempat di kantor BSNP.
Pleno ini berisi pemaparan tim ahli di depan
anggota BSNP yang bertujuan untuk mene-
rima masukan dalam rangka penyempur-
naan untuk melakukan uji-publik.Hasil/kepu-
tusan dari pleno ini menugaskan tim standar
pengelolaan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan sesuai dengan ma-
sukan yang telah diberikan.
m. Pleno II BSNP Standar Penge-
lolaan oleh Pemda dan Pemerintah
Pleno II standar pengelolaan oleh Pemda
dan Pemerintah dilaksanakan pada tanggal
10 - oktober 2006 di kantor BSNP. Pleno ini
berisi pemaparan tim ahli di depan pleno
BSNP untuk menerima masukan dalam rang-
ka penyempurnaan untuk melakukan uji-
publik. Keputusan dalam pleno ini adalah
perubahan sistematika dari yang sebelum-
nya terdiri atas dua bagian,yaitu:(1) standar
pengelolaan oleh pemda (2) standar penge-
lolaan oleh pemerintah, menjadi (1) standar
pengelolaan oleh pemda kabupaten/kota,(2)
standar pengelolaan oleh pemerintah
provinsi dan, (3) standar pengelolaan oleh
pemerintah.
n. Persiapan Uji- Publik
Rapat persiapan uji-publik standar
pengelolaan pendidikan dilaksanakan pada
9 – 10 November 2006 di Hotel Bumikarsa,
Bidakara - Jakarta. Rapat dibuka Dr.
Suharsono, MM., M. Pd., sebagai sekretaris
BSNP dihadiri oleh anggota BSNP dan tim
ahli.Rapat ini dimaksudkan untuk melakukan
finalisasi terhadap standar pengelolaan yang
telah disusun oleh Tim ahli . Rapat ini men-
Diskusi kelompok tim
ahli Standar
pengelolaan
Pendidikan.
Page 16
64
Vol. I/No. 3/September 2006
diskusikan pemilihan sampel yang akan
mengikuti uji publik.Disamping itu menetap-
kan instrumen yang digunakan uji publik.
Progres penyusunan Standar Pengelolaan
Pendidikan
Kemajuan atau progres pencapaian
penyusunan standar pengelolaan mengacu
pada Term of Reference (TOR) kegiatan pe-
nyusunan standar pengelolaan pendidikan.
Ruang lingkup TOR standar pengelolaan pen-
didikan meliputi pengelolaan pengelolaan
pendidikan pada satuan pendidikan di jen-
jang pendidikan dasar, menengah, dan per-
guruan tinggi,serta pengelolaan pendidikan
pada pemerintah dan pemerintah daerah.
Jadwal yang diajukan dalam TOR secara
umum yang meliputi: (1) Temu awal dan
curah pendapat,(2) Pertemuan team leader,
(3) Penyusunan draft standar pengelolaan
pendidikan,(4) Validasi standar pengelolaan
pendidikan, (5) Finalisasi standar pengelo-
laan, (6) Lokakarya standar pengelolaan, (7)
Uji-publik, dan (8) Deseminasi standar
pengelolaan.
Berdasarkan ruang lingkup dan jadwal
kegiatan penyusunan standar pengelolaan
serta mengevaluasi seluruh kegiatan dari
berbagai tahap yang telah dilakukan,menun-
jukkan bahwa dari seluruh kegiatan yang
direncanakan, sampai 14 Nopember 2006
masih tersisa dua kegiatan yang belum di-
lakukan,yaitu (1) Uji-publik,dan (2) Finalisasi
standar pengelolaan setelah uji-publik.
Dengan demikian progres atau kemajuan
penyusunan standar telah mencapai 6/7
bagian atau sekitar 90 % dari seluruh ke-
giatan penyusunan standar pengelolaan.
Anggota tim ahli
Standar Pengelolaan
Pendidikan.
Page 17
65
Vol. I/No. 3/September 2006
Standar Pembiayaan
Pendidikan
1
Abbas Ghozali
1
1
Disarikan dari
naskah akademik
Standar
Pembiayaan
Pendidikan
2
Konsultan BSNP
untuk Standar
Pembiayaan
Pendidikan
Pendahuluan
P
endidikan membutuhkan sumber
daya pendidikan yang meliputi
pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana pendidikan,bahan dan
peralatan pengajaran,dll.Agar kegiatan pen-
didikan dapat mencapai standar nasional
pendidikan, diperlukan sumber daya pen-
didikan yang standar. Karena kebutuhan
sumber daya pendidikan tersebut berim-
plikasi pada biaya maka kebutuhan sumber
daya pendidikan yang standar berimplikasi
pada biaya pendidikan yang standar.
Perlunya Standar Pembiayaan Pendidikan
Informasi standar pembiyaan pen-
didikan sangat diperlukan. Dengan dike-
tahuinya standar pembiayaan pendidikan,
bersama dengan informasi tentang jumlah
sekolah/madrasah dan muridnya untuk
masing-masing jenjang pendidikan di Indo-
nesia dan informasi tentang indikator-indika-
tor lain yang berkaitan,dapat dihitung kebu-
tuhan dana pendidikan secara keseluruhan
untuk melaksanakan pendidikan yang dapat
mencapai standar nasional pendidikan. Ke-
butuhan dana pendidikan ini merupakan
informasi yang berguna bagi penentuan dan
pengalokasian sumber dana pendidikan dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat sesuai dengan peraturan-perun-
dang-undangan. Standar pembiayaan pen-
didikan juga dapat menjadi pedoman bagi
satuan pendidikan dalam menyusun dan
melaksanakan anggaran pendapatan dan
belanja sekolah/madrasah.
Prof.Dr.Nanang Fatah (dua dari
kanan) anggota tim Standar
Pembiayaan Pendidikan.
65
Vol. I/No. 3/September 2006
Page 18
66
Vol. I/No. 3/September 2006
Pengertian Standar Pembiayaan
Pendidikan
Pengertian Standar Pembiayaan Pen-
didikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pe-
merintah Nomor 19 Tahun 2005 tetang Stan-
dar Nasional Pendidikan (PP SNP). Bab IX
Standar Pembiayaan dalam PP SNP menye-
butkan bahwa pembiayaan pendidikan ter-
diri atas biaya investasi, biaya operasi, dan
biaya personal. Biaya investasi satuan pen-
didikan meliputi biaya penyediaan sarana
dan prasarana,pengembangan sumberdaya
manusia,dan modal kerja tetap.Biaya opera-
si satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik
dan tenaga kependidikan serta segala
tunjangan yang melekat pada gaji, bahan
atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
biaya operasi pendidikan tak langsung beru-
pa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeli-
haraan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan
lain sebagainya. Biaya personal meliputi bi-
aya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk bisa mengikuti proses
pembelajaran secara teratur dan berkelan-
jutan. Sementara itu, dalam PP SNP itu juga
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10 di-
nyatakan bahwa standar pembiayaan adalah
standar yang mengatur komponen dan be-
sarnya biaya operasi satuan pendidikan yang
berlaku selama satu tahun, dan Ayat 12nya
menyatakan bahwa biaya operasi satuan
pendidikan adalah bagian dari dana pen-
didikan yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi satuan pendidikan agar da-
pat berlangsungnya kegiatan pendidikan
yang sesuai standar nasional pendidikan se-
cara teratur dan berkelanjutan.
Dengan mengacu pada pasal-pasal dan
ayat-ayat dalam PP SNP yang berkaitan
dengan pembiayaan pendidikan seperti di-
sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa
meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari
biaya investasi, biaya operasi, dan biaya per-
sonal, namun standar pembiayaan pen-
didikan difokuskan pada biaya operasi pen-
didikan yang adalah bagian dari dana pen-
didikan yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi satuan pendidikan agar da-
pat berlangsungnya kegiatan pendidikan
yang sesuai standar nasional pendidikan se-
cara teratur dan berkelanjutan.Biaya operasi
di satuan pendidikan ini meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta se-
gala tunjangan yang melekat pada gaji,bah-
an atau peralatan pendidikan habis pakai,
dan biaya operasi pendidikan tak langsung
berupa daya, air, jasa telekomunikasi,peme-
liharaan sarana dan prasarana,uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan
lain sebagainya

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar